AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Komisi II DPRD Provinsi Maluku mendorong PT PLN (Persero) Pusat untuk menuntaskan program elektrifikasi di seluruh wilayah Maluku. Targetnya, pada tahun 2027 mendatang, tidak ada lagi desa di Maluku yang gelap gulita.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Pimpinan PT PLN (Persero) Pusat di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Anos mengungkapkan, berdasarkan data yang disodorkan DPRD dalam RDP tersebut, saat ini masih tercatat sebanyak 97 desa di Maluku yang belum tersentuh akses listrik.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kabupaten Kepulauan Aru 66 desa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) 9 desa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) 8 desa, Kabupaten Maluku Tenggara 4 desa, Kota Tual 3 desa,
Kabupaten Seram Bagian Timur 3 desa, Kabupaten Maluku Tengah 3 desa, dan Kabupaten Buru 1 desa.
“Kami Komisi II mengusulkan dan mendorong agar pada tahun 2027 seluruh desa di Maluku sudah terang. Usulan ini mendapat respons positif dari Pimpinan PLN Pusat yang berkomitmen menyelesaikannya pada 2027,” ujar Anos Yeremias.
Ia menjelaskan, untuk desa-desa yang memiliki kendala geografis, berada di kawasan hutan, atau terletak di pulau terpencil sehingga sulit dibangun jaringan konvensional, PLN bakal menerapkan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Contohnya Desa Wadankou di Kepulauan Tanimbar dan Desa Nurkat sebagai satu-satunya desa di Pulau Maru. Keduanya akan ditangani menggunakan PLTS, begitu pula desa-desa lain dengan karakteristik serupa,” lanjutnya.
Dorong Jam Operasi Menjadi 24 Jam
Selain penuntasan desa berlistrik, Anos menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, PLN Pusat telah menyetujui langkah peningkatan durasi nyala listrik di daerah kepulauan.
Saat ini terdapat 37 sistem kelistrikan di Maluku yang masih beroperasi 12 jam dan akan bertahap ditingkatkan menjadi 24 jam. Sementara 4 sistem kelistrikan yang baru beroperasi 6 jam diproyeksikan beroperasi penuh 24 jam pada 2027.
Anos menegaskan, pemenuhan akses listrik sangat krusial karena berdampak langsung pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, perikanan, hingga pelayanan publik.
“Masyarakat di desa-desa paling jauh punya hak yang sama untuk menikmati listrik layak. Katong mau Maluku terang, bukan cuma Ambon dan kota besar, tapi sampai ke pulau-pulau terluar. Komitmen PLN ini akan terus kami kawal,” tegas Anos. (HT-01)
