AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi mengungkapkan, pemerintah melalui PT PLN (Persero) menyiapkan anggaran sekitar Rp9 triliun, untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Maluku dan Maluku Utara. Anggaran tersebut diharapkan mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke 104 desa di Maluku.
Pernyataan itu disampaikan Irawadi, saat dihubungi merindudprd.com, portal resmi DPRD Maluku, dari Ambon, Selasa (1/9/2026). Sebelumnya, Komisi II telah melakukan pertemuan bersama jajaran PLN Pusat di kawasan Blok M, Jakarta, Kamis (20/8/2026) lalu.
“Pertemuan tersebut turut membahas percepatan program kelistrikan di Maluku, terutama penyelesaian persoalan masih adanya desa yang belum teraliri listrik,” ungkap Irawadi.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Irawadi, anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah, untuk mempercepat pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat di desa-desa, yang hingga kini belum menikmati penerangan listrik secara memadai.
Irawadi mengatakan, DPRD Provinsi Maluku sengaja melakukan koordinasi langsung dengan PLN Pusat, sebagai langkah proaktif untuk memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan kelistrikan di daerah.
“Ini bagian dari upaya kita menjemput anggaran pusat, untuk menjawab persoalan kelistrikan di Maluku. Kita tidak ingin masyarakat di desa-desa terus berada dalam kondisi gelap, karena belum mendapatkan akses listrik,” kata Irawadi.
Ia menyebut, berdasarkan data yang dihimpun dalam dua tahun terakhir, masih terdapat 104 desa di Maluku yang belum mendapatkan akses listrik.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus segera diselesaikan melalui program pembangunan jaringan, dan pembangkit yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
“Dari pertemuan dengan PLN Pusat, kami menyepakati komitmen bersama, bahwa paling lambat pada tahun 2027, seluruh 104 desa tersebut sudah harus teraliri listrik secara 100 persen,” tegasnya.
Irawadi menjelaskan, dukungan anggaran sekitar Rp9 triliun tersebut akan diarahkan, untuk mempercepat pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes).
Program tersebut akan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga teknologi pembangkit yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Untuk wilayah tertentu, kata Irawadi, penyediaan listrik dapat dilakukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Sementara daerah yang memiliki karakteristik geografis, dan potensi sumber energi yang mendukung dapat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Jadi tidak semua desa harus menggunakan pola yang sama. Kondisi geografis Maluku sangat beragam, sehingga sistem kelistrikannya harus disesuaikan, dengan kondisi masing-masing desa,” jelas Irawadi.
Ia menilai, percepatan elektrifikasi di desa-desa terpencil merupakan kebutuhan mendesak, karena akses listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai kegiatan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Maluku dipimpin langsung Irawadi.
Ia didampingi Wakil General Manager PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Gamal Kambey, serta Manager UP3 Ambon, Ramli Malawat.
Rombongan diterima Executive Vice President (EVP) PLN Pusat, Ahmad Muzakir bersama jajaran Divisi Operasi Distribusi (ODM), Gati Jayeng dan Nur Adi Firawan, serta perwakilan Divisi Regulasi dan Kebijakan (RKJ), Widayaka dan Arsyad Irvana.
Irawadi mengapresiasi respons PLN Pusat terhadap persoalan kelistrikan di Maluku. Menurutnya, dukungan tersebut harus dikawal bersama, agar alokasi anggaran yang telah disiapkan benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan infrastruktur listrik di lapangan.
“Kita tentu memberikan apresiasi terhadap komitmen PLN. Tetapi yang paling penting adalah, bagaimana komitmen dan anggaran ini benar-benar sampai kepada masyarakat. DPRD Provinsi Maluku, dalam hal ini Komisi II akan terus mengawal prosesnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, target 104 desa teraliri listrik pada 2027 tidak boleh berhenti sebagai sebatas komitmen.
Komisi II, kata Irawadi, akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama pihak terkait, agar program tersebut dapat direalisasikan sesuai target.
“Kita ingin masyarakat di pelosok Maluku juga merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai masih ada desa, yang pada 2027 belum menikmati listrik. Ini yang menjadi perhatian serius kita,” tandas Irawadi.
